Postingan

NOTARIAL SERVICE

UJIAN PRA ALB INI SULTRA

Gambar
Ikatan Notaris Indonesia (INI) akan memperketat seleksi dalam penerimaan Anggota Luar Biasa (ALB). bagi mereka yang telah menyelesaikan jenjang Magister Kenotariatan (M.Kn.) tidak lagi serta merta bisa menjadi ALB hanya dengan mengajukan permohonan dan membayar kontribusi keanggotaan. Calon ALB INI akan melewati beberapa tahapan seleksi, baik berupa ujian tulis maupun tes wawancara seputar dunia Notaris.
Pengetatan seleksi keanggotaan, ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas calon anggota. Sehingga diharapkan ketika kelak mereka sudah menjalankan profesi sebagai Notaris, mampu bertanggung jawab dan menerapkan profesionalisme kerja.
Atas dasar hal tersebut INI Pengurus Wilayah Sulawesi Tenggara melaksanakan Ujian Pra ALB di Kota Kendari, yang dilaksanakan di Aula Fakultas Hukum, Universitas Haluoleo, pada tanggal 16 Desember 2017. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Peserta yang tidak hanya berasal dari Sulawesi Tenggara, namun juga dari Makassar, …

Notaris Harus Terpercaya dan Memahami Kewajiban dan Hak ingkar.

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Salah satu bentuk dari Notaris sebagai jabatan kepercayaan, maka Notaris mempunyai kewajiban untuk untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN). Berkaitan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN merupakan kelengkapan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai kewajiban ingkar (Verschoningsplicht) Notaris. Pelaksanaan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dimulai ketika calon Notaris disumpah atau mengucapkan janji (berdasarkan agama masing-masing) sebagai Notaris. Sumpah atau janji sebagai Notaris mengandung makna yang sangat dalam yang harus dijalankan dan mengikat selama menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris. Dalam Pasal 4 ayat (2) Un…

Pewarisan pada Anak Luar Kawin Yang Diakui

Bahwa yang dimaksud dengan anak luar kawin ialah anak luar kawin yang telah diakui dengan sah. Anak luar kawin yang diakui dengan sah adalah anak yang dibenihkan oleh suami atau istri dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya yang sah. KUHPerdata memberikan kedudukan tersebut bagi anak luar kawin. Dalam hal ini pengertian anak luar kawin ada 3 (tiga) macam, yaitu : -Anak yang dilahirkan akibat dari hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang kedua-duanya diluar ikatan perkawinan, yang dsebut dengan anak alami (natuurlijk kind), anak ini dapat diakui. -Anak yang lahir akibat hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, yang salah satu atau kedua-duanya terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Anak ini disebut anak zina (overspelige kinderen) dan anak ini tidak dapat diakui. -Anak yang lahir akibat hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana satu sama lainnya menurut ketentuan undang-undang dilarang kawin. Anak ini disebut dengan anak sum…

Kenapa Akta Notaris dibuat ?

Suatu akta notaris lahir dan tercipta karena :
1. Atas dasar permintaan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan, agar perbuatan hukum mereka itu dinyatakan atau dituangkan dalam bentuk akta otentik. 2. Atas dasar undang-undang yang menentukan agar untuk pembuatan hukum tertentu mutlak harus dibuat dalam bentuk akta otentik dengan diancam kebatalan jika tidak.
Pertimbangan perlunya dituangkan dalam bentuk akta otentik adalah untuk menjamin kepastian hukum guna melindungi pihak-pihak, baik secara langsung yaitu para pihak yang berkepentingan langsung dengan akta itu maupun secara tidak langsung yaitu masyarakat.
Suatu akta akan memiliki suatu karakter yang otentik, jika akta itu mempunyai daya bukti antar para pihak dan terhadap pihak ke tiga, sehingga hal itu merupakan jaminan bagi para pihak bahwa perbuatan-perbuatan atau akta yang dibuat notaris adalah akta otentik dan otensitasnya itu bertahan terus, bahkan sampai sesudah ia meninggal dunia. Tanda tangannya pada akta itu tetap me…

Hubungan Antara Notaris & Klien

Bahwa hubungan antara Notaris dengan Klien dalam pemberian tugas untuk pembuatan akta kepada notaris, termasuk pemberian grosse, salinan dan kutipan TIDAK merupakan suatu perjanjian, akan tetapi semata-mata sebagaimana dalam UUJN dimana tanggung jawab notaris disebutkan, dan termasuk Pasal 1365 KUHPerdata. Pemahaman tersebut tentu didasarkan dengan alasan, bahwa untuk terjadinya suatu suatu perjanjian, adanya kemauan yang bebas dari pihak-pihak yang bersangkutan merupakan salah satu syarat yang terpenting. Dan tidak bisa disangkal bahwa kemauan Notaris adalah tidak bebas, oleh karena Notaris harus memberikan bantuannya, sekalipun Notaris misalnya lebih menyukai untuk menolak memberikan bantuannya atau dengan perkataan lain, Notaris lebih berkeinginan untuk menolaknya, apabila memang ingin menolaknya. Artinya disini kemauan dari Notaris tidak bebas, oleh karenanya dalam hal ini tidak dapat dikatakan adanya suatu perjanjian. Akan tetapi alasan yang lebih penting bahwa antara Notaris deng…

IKATAN NOTARIS INDONESIA SULAWESI TENGGARA LAKSANAKAN NOTARY EXPO 2017

Gambar
Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Sulawesi Tenggara (INI Sultra) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengadakan kegiatan Expo dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (Ultah) Notaris yang ke 109. Kegiatan tersebut berlangsung di seputaran Eks MTQ Kota Kendari, Minggu 1 Oktober 2017. Dalam acara tersebut terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan, antara lain jalan sehat, senam sehat, donor darah, talk show, dan lain-lain. Kegiatan tersebut, selain diikuti Anggota Perkumpulan yang tersebar di Sulawesi tenggara, juga di ikuti oleh para karyawan Notaris, keluarga, Anggota Luar Biasa INI, dan masyarakat umum.

PILIHAN BENTUK BADAN HUKUM UNIT PENGELOLA KEUANGAN EKS PROGRAM PNPM

Gambar
Pasca Program Nasional Pemeberdayaan Masyarakat (PNPM) mandek di Desember 2014 lalu, banyak pihak yang menilai program pro rakyat tersebut telah sepenuhnya terhenti. Namun demikian, asset- asset PNPM baik dalam bentuk kelembagaan dan pinjaman bergulir masih terus berjalan. Tidak kurang dari 51 Badan Keswdayaan Masyarakat (BKM) dan Rp. 9,8 Milyar dana pinjaman bergulir masih eksis di Unit Pengelola Keuangan (UPK) BKM.
Dalam rangka memberikan kepastian hukum atas kepemilikan asset dana bergulir PNPM oleh masyarakat, memberikan perlindungan hukum bagi unit/lembaga pengelola dana bergulir, memberikan kejelasan pemisahan antara pengeloaan BLM dengan pengelolaan dana amanah masyarakat serta membuka peluang kerjasama dengan pihak luar, maka UPK harus di badan hukumkan.
Berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. B27/Kemenko/Kesra/I/2014 tertanggal 31 Januari 2014, tentang pemilihan bentuk badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (dana modal bergulir P…