Postingan

NOTARIAL SERVICE

Sekilas Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Gambar
Untuk mengetahui Peraturan Perundang-undangan, kita mengacu pada Undang-undang  ( UU ) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  Dalam UU tersebut dijelaskan dalam  ketentuan umum bahwa :
“Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.”
Sedangkan Peraturan Perundang-undangan  :
“… adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”
Di bulan Juli tahun ini, pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan perundang-undangan yang disebut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang g (atau disingkat Perpu atau Perppu) yang dalam UU Nomor 12Tahun 2011 adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
Pasal…

FORSA HUKUM 2004 : KEGIATAN RAMADHAN 1438 H

Gambar
Forum Silaturahmi Alumni ( FORSA ) Hukum Angkatan Tahun 2004, kembali menggelar kegiatan Bakti Sosial dan Buka Puasa Bersama. kegiatan tahunan kali ini diselenggarakan di Kota Kendari yang tepatnya di Pondok Pesantren Ulumul Quran dan Pondok Pesantren Ulubaab.

Bakti Sosial yang diadakan di Pondok Pesantren Ulumul Quran adalah menyalurkan sumbangan berupa Sembako dan juga beberapa Sarung yang dapat dipakai untuk kegiatan kepesantrenan oleh para santri.

Kegiatan FORSA Hukum 2004 berakhir di Pondok Pesantren Ulubaab. di Pondok pesantren tersebut selain melakukan bakti sosial juga dirangkaikan dengan Buka Puasa Bersama dan Shalat Jamaah Bersama.


Berikut Dokumentasi Kegiatan :




Ramadhan Bersama Notaris PPAT SULTRA 1438 H

Gambar
Pengurus Wilayah Sulawesi Tenggara  Ikatan Notaris Indonesia bersama Pengurus Wilayah Sulawesi Tenggara Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menggelar acara "Ramadhan Bersama Notaris PPAT SulTra". acara yang di selenggarakan pada tanggal 16 Juni 2017 bertempat di SwissBel Hotel Kendari. 
Kegiatan yang diselenggarakan kedua organisasi profesi ini merupakan kegiatan tahunan dalam bulan suci ramadhan. tahun ini dengan semangat harmonisasi kedua organisasi profesi menyelenggarakan secara bersama kegiatan tersebut. 
Kegiatan yang bertema "Ramadhan BersamaNotaris PPAT Sultra" ini bukan hanya acara dalam hal kegiatan keagamaan seperti buka puasa bersama Notaris PPAT, namun juga dirangkaikan dengan diskusi kenotariatan bersama Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sulawesi Tenggara serta Pemberian Santunan kepada anak yatim asuhan sebuah Panti Asuhan di Kota Kendari. 
Kegiatan yang dimulai ba'da ashar tersebut berjalan dengan cukup baik. diawali dengan tauziah ramadhan sebe…

KASASI : Pendidikan Kader Paralegal 2017

Gambar

INI KENDARI : Problematika Perjanjian Kawin Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 & Prinsip-Prinsip Kontrak Komersil di Bidang Kenotariatan

Gambar
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan untuk sebagian aturan mengenai perjanjian perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Putusan dengan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat pada Kamis (27/10) di Ruang Sidang MK. Melalui putusan tersebut, MK menyatakan perjanjian perkawinan dapat dilangsungkan sebelum dan selama masa perkawinan.
Mengawali tahun 2017,PengurusDaerah INI Kota Kendari,kembali menggelar diskusi Hukum terkait Putusan Mahkamah Konstitusi & Perancangan Kontrak. Kegiatan dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo.
Dengan menghadirkan Guru Besar Universitas Airlangga,Prof.Dr Agus Yudha Hernoko, sebagai pemateri dalam kegiatan tersebu. Sebagai salah satu anggota dan juga pengurus INI Kendari, saya juga berkesempatan hadir dalam kegiatan diskusi tersebut.
Materi yang disampaikan berupa pembahasan mengenai problematika perjanjian kawin pasca putusan MK yang juga terkait dengan n…

INI KENDARI : PELATIHAN PERKOPERASIAN & PELATIHAN DASAR PERBANKAN SYARIAH

Gambar
Perbankan Syariah dan Koperasi memiliki peran yang sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupandemokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti itu perbankan dan koperasi harusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat.
Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah , menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan permasyarakatan koperasi selain juga dalam bidang Perbankan Syariah. 
Upaya pemerintah dalam memberikan kekuatan dan jaminan kepastian hukum bagi para pelaku usaha koperasi adalah dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil  Menengah Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi. Keputusan tersebut dikeluarkan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan hukum dalam bidang perkop…