Postingan

Menampilkan postingan dari November, 2013

Eksistensi Monopoli BUMN dalam Konteks Demokrasi Ekonomi

Pasca krisis moneter 1998, pemerintah giat melakukan privatisasi dan mengakhiri berbagai praktek persaingan tidak sehat. Fungsi regulasi usaha dipisahkan dari Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN). Sebagai akibatnya, banyak BUMN yang terancam gulung tikar, tetapi beberapa BUMN lain berhasil memperkokoh posisi bisnisnya. Dengan mengelola berbagai produksi BUMN, pemerintah mempunyai tujuan untuk mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa publik oleh perusahaan swasta yang kuat. Karena, apabila terjadi monopoli pasar atas barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak, maka dapat dipastikan bahwa rakyat kecil yang akan menjadi korban sebagai akibat dari tingkat harga yang cenderung meningkat. Pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999), menyebutkan monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang …

Upaya Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Ditetapkan Oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Yang Diduga Menerima Suap

Lengsernya rezim orde baru di pertengahan tahun 1998, mendorong reformasi diberbagai sektor ketatanegaraan Indonesia tak terhindarkan. Reformasi politik sampai dengan reformasi konstitusi berbuah menjadi slogan umum yang disepakati oleh khalayak. Reformasi menjadi momentum bagi segenap penyelenggara negara untuk mewujudkan sistem ketatanegaraan Indonesia secara demokratis dan konstitusional. Tak ayal, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai hukum tertinggi pun mengalami empat kali perubahan dalam satu rangkaian, sejak tahun 1999 hingga 2002. Era reformasi yang telah bergulir mengimplikasikan berbagai perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan mendasar adalah penegasan prinsip dianutnya negara hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum “. Negara hukum yang diidealkan adalah negara hukum yang berdasarkan pada pengakuan bahwa kedaulatan berad…