Postingan

Menampilkan postingan dari Oktober, 2017

PILIHAN BENTUK BADAN HUKUM UNIT PENGELOLA KEUANGAN EKS PROGRAM PNPM

Gambar
Pasca Program Nasional Pemeberdayaan Masyarakat (PNPM) mandek di Desember 2014 lalu, banyak pihak yang menilai program pro rakyat tersebut telah sepenuhnya terhenti. Namun demikian, asset- asset PNPM baik dalam bentuk kelembagaan dan pinjaman bergulir masih terus berjalan. Tidak kurang dari 51 Badan Keswdayaan Masyarakat (BKM) dan Rp. 9,8 Milyar dana pinjaman bergulir masih eksis di Unit Pengelola Keuangan (UPK) BKM.
Dalam rangka memberikan kepastian hukum atas kepemilikan asset dana bergulir PNPM oleh masyarakat, memberikan perlindungan hukum bagi unit/lembaga pengelola dana bergulir, memberikan kejelasan pemisahan antara pengeloaan BLM dengan pengelolaan dana amanah masyarakat serta membuka peluang kerjasama dengan pihak luar, maka UPK harus di badan hukumkan.
Berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. B27/Kemenko/Kesra/I/2014 tertanggal 31 Januari 2014, tentang pemilihan bentuk badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (dana modal bergulir P…