Postingan

Menampilkan postingan dari Januari, 2016

APAKAH PENGHIBAHAN (HIBAH) HARUS DISETUJUI ANAK/ANAK-ANAK ?

Pasal 1666 KUHPerdata menegaskan bahwa Hibah merupakan pemberian oleh seseorang kepada orang lainnya secara Cuma-Cuma dan tidak dapat ditarik kembali, atas barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak pada saat pemberi hibah masih hidup.

Bahwa Hibah atas barang-barang bergerak dapat dilakukan dengan akta Notaris dan barang-barang tidak bergerak (tanah) dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Hibah merupakan kehendak bebas dari pemilik barang /harta (penghibah) untuk menghibahkan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Pemberi Hibah secara aktif menyerahkan kepemilikan hartanya kepada Penerima Hibah.

Meskipun Hibah merupakan kehendak bebas pemilik barang dan tidak dapat ditarik kembali, tapi dalam keadaan tertentu jika Hibah tersebut melanggar bagian mutlak (legitieme portie/LP) anak sebagai ahli warisnya, dan LP ini dilindungi undang-undang.

Dalam Hukum Waris Barat jika Hibah tersebut melanggar LP para ahli warisnya, maka dapat dilakukan inkorting (pemotongan) atas Hibah …

PERJANJIAN KAWIN ( PRENUPTIAL AGREEMENT )

Pada dasarnya harta yang didapat selama perkawinan menjadi satu, menjad harta bersama. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) disebutkan dalam Pasal 119 bahwa kekayaan masing-masing yang dibawanya kedalam perkawinan itu dicampur menjadi satu. Lebih lanjut lagi dalam ayat 2 nya bahwa persatuan (percampuran) harta itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan dengan suatu persetujuan antara suami istri.

 Harta persatuan itu menjadi kekayaan bersama Apabila terjadi perceraian, maka harta kekayaan bersama itu harus dibagi dua sehingga masing-masing mendapat separuh.

Perjanjian Perkawinan : perjanjian yang dibuat oleh dua orang calon suami-isteri sebelum dilangsungkannya perkawinan mereka, untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan.

 • Pasal 29 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan : 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatan Perka…

HUKUM DAGANG II

ASURANSI

pengertian :
suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikutkan diri kepada seorang tertanggung dgn menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.

Pada dasarnya melibatkan 2 pihak :
penanggung, penjamin (asurador)
tertanggung, si terjamin (nasabah)

yang diperjanjikan, ialah :
premi, premi ini dibayar oleh di penanggung kepada si tertanggung,apakah itu dibayar sekaligus atau diangsur, sedangkan pihak lain memberikan ganti kerugian kepada sitertanggung apabila terjadi kerugian, kerusakan, karena suatu peristiwa tak tentu.

Asuransi secara garis besar :
Asuransi kerugian : membayar kerugian sebesar kerugian yg dialami.
Asuransi sejumlah uang : jika mengalami kerugian akan digantikan sesuai dgn perjanjian. cont. asuransi jiwa


SIFAT-SIFAT PERJANJIAN ASURANSI

Ada 5 sifat asuransi :
persetujuan : karena didalamnya ad…

HUKUM DAGANG I

A.     KODIFIKASI HUKUM PERDATA DAN HUKUM DAGANG

        Kodifikasi hukum perdata yang disebut Burgelijk Wetboek BW. Sedangkan kodifikasi hukum dagang yang disebut Wetboek Vankoophandel WVK. Demikian juga di Indonesia atas dasar azas  korkondansi (pasal 131), maka berlakulah BW dan WVK di Indonesia ( Hindia Belanda yang diumumkan dengan publikasi tgl 31 April 1847, 5 1843 23). Di Indonesia pernah berlaku dualisma dalam hukum yakni hukum Eropa dan hukum adat. Inilah yang harus diusahakan menjadi satu kesatuan hukum yang bersifat nasional yakni sistemhukum Indonesia untuk mencapai kesatuan hukum tsb, indonesia membutuhkan waktu yang lama terutama dalam lapangan/ dalam bidang hukum perdata. Dimana sampai sekarang masih berlaku  brbagai macam hukum perdata yakni:
1.      Hukum perdata bagi warga negara yang mempergunakan KUHPer (BW).
2.      Hukum perdata bagi WNI yang mempergunakan hukum adat.

Usaha untuk mempersatukan hukum perdata bagi seluruh rakyat Indonesia berjalan sangat lambat.