PERJANJIAN KAWIN ( PRENUPTIAL AGREEMENT )


 Pada dasarnya harta yang didapat selama perkawinan menjadi satu, menjad harta bersama. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) disebutkan dalam Pasal 119 bahwa kekayaan masing-masing yang dibawanya kedalam perkawinan itu dicampur menjadi satu. Lebih lanjut lagi dalam ayat 2 nya bahwa persatuan (percampuran) harta itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan dengan suatu persetujuan antara suami istri.

 Harta persatuan itu menjadi kekayaan bersama Apabila terjadi perceraian, maka harta kekayaan bersama itu harus dibagi dua sehingga masing-masing mendapat separuh.

Perjanjian Perkawinan : perjanjian yang dibuat oleh dua orang calon suami-isteri sebelum dilangsungkannya perkawinan mereka, untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan.

 • Pasal 29 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan : 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatan Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan, bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
 3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

 • Isi Perjanjian Perkawinan :
 1. Perjanjian Perkawinan dengan kebersamaan untung rugi.
 2. Perjanjian Perkawinan dengan kebersamaan hasil dan pendapatan.
 3. Perjanjian Perkawinan – peniadaan terhadap setiap kebersamaan harta kekayaan (pisah harta sama sekali) .

 Untuk memenuhi unsur publisitas Perjanjian Perkawinan wajib didaftarkan pada instansi yang telah ditentukan, pentingnya pendaftaran ini agar pihak ketiga menetahui dan tunduk pada Perjanjian Perkawinan tersebut, misalnya jika terjadi jual beli oleh suami atu isteri, jika ada Perjanjian Perkawinan, maka perjanjian tersebut akan mengikatnya dalam tindakkan hukum yang akan dilakukannya.

Jika Perjanjian Perkawinan tidak didaftarkan, maka hanya akan mengikat dan berlaku para pihak (suami/isteri) yang membuatnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 – 1314 dan 1340 KUHPerdata.

Pencatatan/pendaftaran Perjanjian Perkawinan untuk suami – isteri yang beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat atau di KUA perkawinan dicatatkan. Dan untuk suami-isteri yang tidak beragama Islam dilakukan di Kantor Catatn Sipil.



Perubahan Perjanjian Kawin. - Pada dasarnya Perjanjian Kawin tidak dapat dirubah selama perkawinan berlangsung, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga, demikian bunyi Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang tidak memberikan penjelasan bagaimana mekanisme pencabutan atau perubahan Perjanjian Kawin yang telah dibuat oleh suami isteri tersebut. • Dalam praktek ada juga Perjanjian Perkawinan dibuat setelah perkawinan berlangsung. Hal ini bisa saja dilakukan dengan ketentuan suami dan isteri tersebut terlebih dahulu mengajukan Permohonan Penetapan ke pengadilan negeri agar diizinkan membuat Perjanjian Perkawinan setelah mereka menikah.

Berdasarkan Penetapan tersebut datang kepada Notaris untuk membuat Perjanjian Perkawinan yang akan berlaku sejak tanggal akta dibuat. Jika ini dibuat terlebih wajib diumumkan pada surat kabar/koran untuk menghindari sanggahan atau keberatan dari pihak ketiga.

Perkembangan ini dapat dilihat dari adanya pembuatan Perjanjian Kawin dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan dengan dasar Penetapan Pengadilan Negeri. Contoh : a. Penetapan Nomor 239/Pdt.P/1998/PN.Jkt.Sel. b. Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2000/PN.Jkt.Bar. c. Penetapan Nomor207/Pdt/P/2005/PN.Jkt.Tim.
d. Penetapan Nomor459/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tim.

 Pertimbangan Hukum Hakim untuk mengabulkan Permohonan tersebut antara lain :
a. Penetapan Nomor 207/Pdt/P/2005/ PN.Jkt.Tim. Bahwa menimbang, bahwa seharusnya Para Pemohon telah membuat Perjanjian Perkawinan tentang harta bersama sebelum perkawinan dilangsungkan, akan tetapi karena kealpaan dan ketidaktahuan Para Pemohon sehingga baru sekarang Para Pemohon berniat membuat perjanjian pemisahan harta bersama.

 Menimbang, bahwa pada kutipan Akta perkawinan Para pemohon ternyata tidak terdapat catatan tentang Perjanjian Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Yuridis, Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak menemukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, karena itu permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan.

 Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon. Memperhatikan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 dan ketentuanketentuan hukum lainnya.

MENETAPKAN
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan sejak tanggal penetapan ini, terjadi pemisahan harta, harta- harta atas nama Pemohon I ……………. adalah Milik PEMOHON I;
3. Menyatakan pemisahan harta Pemohon I dan Pemohon II juga terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul di kemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus harta bersama;
4. …….. b. Penetapan Nomor 459/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tim.

Menimbang, bahwa seharusnya PARA PEMOON telah membuat Perjanjian Perkawinan tentang harta bersama sebelum perkawinan dilangsungkan, akan tetapi karena kealpaan dan ketidaktahuan PARA PEMOHON, sehingga baru sekarang PARA PEMOHON berniat membuat perjanjian pemisahan harta bersama.

Menimbang, bahwa pada kutipan Akta perkawinan PARA PEMOHON ternyata tidak terdapat catatan tentang Perjanjian Perkawinan.

Menimbang, bahwa karena permohonan PARA PEMOHON dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada PARA PEMOHON;.

Memperhatikan ketentuan UU No.1 Tahun 1974 dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya. MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON;
2. Menyatakan sejak tanggal penetapan ini, terjadi pemisahan harta, harta-harta atas nama Pemohon I dan Pemohon II;
 3. Menyatakan pemisahan harta Pemohon I dan Pemohon II juga terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul di kemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus harta bersama;
4. Memerintahkan Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan Pemisahan Harta Bersama pada catatan pinggir Akta Perkawinan PARA PEMOHON;
 5. ………..

Sumber: Habib Adjie ( Indonesian Notary Community )

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hukum Waris Perdata

HAK-HAK ATAS TANAH MENURUT UUPA DAN PP. NO.40/1996

SISTEM ADMINISTRASI DAN TATA KELOLA KANTOR NOTARIS. [1]