SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT)

Pada asasnya, pemberian HT wajib dilakukan sendiri oleh pemberi HT sebagai yang berhak atas objek HT. Namun apabila benar-benar diperlukan dan tidak dapat hadir sendiri, hal itu dapat dikuasakan kepada pihak lain. Pemberian kuasa itu dengan SKMHT .

Syarat SKMHT :

 SKMHT wajib dibuat dengan Akta Notaris atau Akta PPAT;

 Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada membebankan HT (mis. Untuk menjual atau menyewakan objek HT, atau memperpanjang hak atas tanah);

 Tidak memuat kuasa substitusi (penggantian penerima kuasa melalui pengalihan);artinya dlm SKMHT dilarang dimuat pemberian wewenang kepada penerima kuasa untuk mengalihkan kuasa yang diterimanya kepada pihak lain, sehingga terjadi penggantian penerima kuasa.

Catatan: Bukan merupakan subsitusi, jika penerima kuasa memberikan kuasa kepada pihak lain dalam rangka penugasan untuk bertindak mewakilinya. Misalnya Direksi Bank menugaskan pelaksanaan kuasa yang diterimanya kepada Kepala Cabangnya.

 Harus mencantumkan secara jelas objek HT, jumlah hutang dan nama serta identitas kreditur, nama dan identitas debitur apabila debitur bukan pemberi HT;

 Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka dapat dikenai sanksi berupa: teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari jabatan, dan pemberhentian dari jabatan.

 SKMHT tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun, kecuali karena kuasa tersebut telah dilaksanakan atau karena habis jangka waktunya.
Batas Waktu SKMHT

 SKMHT mengenai HaT yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan APHT selambat-lambatnya 1 bulan sesudah diberikan;

 Jika tanahnya belum terdaftar,atau sudah bersertipikat tetapi belum didaftar atas nama pemberi HT sebagai pemegang hak baru, maka batas waktu pembuatan APHT nya 3 bulan sesudah diberikan;

 SKMHT yang tidak diikuti dengan pembuatan APHT dalam waktu yang ditentukan tersebut, BATAL DEMI HUKUM

 Ketentuan tersebut untuk memberikan kepastian hukum & perlindungan hukum.


Waktu SKMHT untuk Tanah yang Belum Terdaftar Lebih Lama, Karena pembuatan APHT pada hak atas tanah yang belum terdaftar harus dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan, yang terlebih dahulu perlu dilengkapi persyaratannya.

Persyaratannya:harus diserahkan surat-surat yg memerlukan waktu untuk memperolehnya, misalnya surat keterangan riwayat tanah, surat keterangan dari KP bahwa tanah ybs belum bersertipikat, surat keterangan waris dan surat pembagian waris.

Ketentuan ini juga berlaku terhadap tanah yang sudah bersertipikat, tetapi belum terdaftar atas nama pemberi HT, yi tanah yang belum didaftar peralihan haknya, pemecahannya atau penggabungannya.

Pengecualian Batas Waktu SKMHT

Batas waktu tsb (1 & 3 bulan) tidak berlaku dalam hal SKMHT diberikan untuk menjamin kredit tertentu (Permenag/Ka.BPN No. 4/1996). SKMHT yang diberikan untuk menjamin Kredit Usaha Kecil ditentukan dalam SK Bank Indonesia No. 26/24/KEP/Dir tanggal 29 Mei 1993, sampai saat berakhirnya perj. Pokok.
 Kredit kepada Koperasi;
 Kredit Usaha Tani;
 Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya;
 KPR untuk Rumah Inti, Rumah Sederhana, atau R.Susun dengan luas tanah max 200 m2 dan luas bangunan tidak lebih 70 m2, dg plafond kredir tdk lebih dr Rp250 juta.
 Kredit untuk pemilikan Kapling Siap Bangun, dg luas tanah 54 m2 – 72 m2 dan kredit yang diberikan untuk membiayai bangunannya.
 Kredit untuk perbaikan/pemagaran rumah tsb.
 Kredit produktif lainnya yang diberikan oleh Bank Umum dan Bank Perkreditan lainnya dg plafond kredit tdk lebih Rp. 50 juta.
 Kredit Umum Pedesaan (BRI)
 Kredit Kelayakan Usaha (yang disalurkan oleh Pemerintah).