Hukum Perbankan : Sistem Keuangan dan Perbankan di Indonesia

Sistem Keuangan Dan Perbankan Indonesia

Sistem Keuangan dan Perbankan Indonesia

Sistem keuangan secara prinsip diartikan sebagai kumpulan pasar, institusi, peraturan dan teknik dimana surat berharga diperdagangkan, tingkat suku bunga ditentukan, jasa keuaangan dihasilkan dan ditawarkan keseluruh dunia

Sistem keuangan dalam perekonomian memiliki fungsi pokok sbb:

– Fungsi Tabungan

– Fungsi Penyimpan kekayaan

– Fungsi Likuiditas

– Fungsi Kredit

– Fungsi Pembayaran

– Fungsi Risiko

– Fungsi Kebijakan

Faktor yang menyebabkan meningkatnya peran Lembaga Keuangan:

– Meningkatnya pendapatan masyarakat

– Perkembangan Industri dan Teknologi

– Denominasi instrumen keuangan

– Skala ekonomi dan produk jasa

– Jasa likuiditas

– Keuntungan jangka panjang

– Risiko lebih kecil

Lembaga Keuangan merupakan badan yang melalui kegiatannya menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat.

Lembaga keuangan terdiri dari :

– Lembaga Keuangan Depositori (Bank)

– Lembaga Keuangan Non Depositori (Contractual Instituitions) yaitu: Lembaga Pembiayaan, Asuransi, Dana Pensiun, Pasar Uang, Pasar Modal dan Pegadaian

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

Dalam Undang Undang Pokok Perbankan No.14 tahun 1967 bank didefinisikan sebagai “Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Dari definisi di atas tergambar bahwa kegiatan pokok bank adalah:

– Menghimpun dana (giro, tabungan, deposito)

– Memberikan pinjaman / kredit

– Pelayanan jasa keuangan (L/C, transfer, TC dsb)

Menurut Undang Undang No.7 tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan Undang Undang RI No.10 tahun 1998, maka jenis perbankan terdiri dari :

– Bank Umum (Bank Komersil)

– Bank Perkreditan Rakyat

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan seluruh jasa perbankan yang ada dalam lalu lintas pembayaran

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

Sistem Moneter dan Perbankan

Yang termasuk dalam sistem moneter adalah bank atau lembaga yang ikut menciptakan uang giral.

Otoritas moneter (BI) sebagai lembaga dalam pengambilan kebijakan moneter juga merupakan sumber uang primer baik bagi perbankan, masyarakat maupun pemerintah.

Bank Indonesia mewajibkan bank umum membuka rekening giro di BI yang pada dasarnya adalah untuk memperlancar transaksi antar bank melalui mekanisme kliring.

Fungsi Otoritas Moneter:

– Menciptakan dan mengeluarkan uang kertas dan uang logam

– Memelihara cadangan devisa nasional

– Mengawasi sistem moneter

Fungsi Sistem Moneter:

– Menyelenggarakan mekanisme lalu lintas pembayaran yang efisien, cepat, akurat dan biaya yang relatif kecil

– Melakukan fungsi intermediasi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi

– Menjaga kestabilan tingkat bunga melalui pelaksanaan kebijakan moneter

Sesuai Undang Undang No.23 tahun 1999 tentang Undang Undang Bank Indonesia, secara tegas dinyatakan bahwa tujuan pokok Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Kestabilan nilai rupiah tercermin dari perkembangan laju inflasi serta nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Untuk mencapai kestabilan dimaksud BI didukung oleh tiga bidang utama tugas, yaitu:

– Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

– Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

– Mengatur dan mengawasi bank

Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter melalui:

–Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi

–Pengendalian moneter dengan cara:

• Operasi pasar terbuka

• Penetapan tingkat diskonto

• Penetapan Cadangan Wajib Minimum

• Pengaturan Kredit dan Pembiayaan lainnya

• Mengatur dan menjaga kelancaran pembayaran dengan cara:

– Melaksanakan dan memberi persetujuan penyelenggaraan sistem pembayaran

– Mewajibkan penyelenggara jasa ssistem pembayaran melaporkan kegiatannya

– Menetapkan penggunaan alat pembayaran

– Mengatur sistem Kliring dalam rupiah dan valas

– Mengeluarkan dan menyebarkan uang rupiah

• Mengatur dan mengawasi bank dengan cara:

– Memberikan dan mencabut izin usaha bank

– Menetapkan ketentuan yang memuat prinsip kehati hatian (prudential banking)

– Melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung pada bank di Indonesia

– Mewajibkan bank menyampaikan laporan aktifitas usahanya dalam rangka pemeriksaan bank