Menggugat FPI, Menggugat Peran Negara


Perilaku kekerasan atau dapat dikatakan menjadi hakim sendiri dengan ancaman kekerasan, terjadi di berbagai zaman. Kemelutnya marak ketika aparat Negara gagal menunjukkan wibawa, lemah, atau tengah dilanda perubahan penting. FPI (Front Pembela Islam) pada hakekatnya tak berbeda. Reformasi 1998 melahirkan ketidakpastian di kalangan penguasa lama. Kita tahu, sejumlah jenderal dan polisi yang jaya di masa Orde Baru pada November 1998 melahirkan FPI.

Mobilisasi Pam swakarsa, yang merupakan cikal bakan lahirnya FPI, dikerahkan oleh petinggi militer pada tahun 1998. Pada saat itu membela Negara berarti membela islam, ungkapan yang cukup provokatif tentunya.  Lambat laun, premanisme dan FPI bertransformasi dari bawahan Negara jadi aktor independen. Ingin bergerak sendiri, dan terbukti dengan munculnya kebebasan yang lebih dan tentunya berbeda pada saat jaman orde baru.

Salah satu alasan kelahiran FPI adalah momentum dimana adanya kekosongan hukum serta kekososngan politik di Indonesia. Merasa Negara tidak becus menegakkan hukum akhirnya FPI main hukum sendiri dengan hukum yang berlandaskan syariat islam, walaupun banyak rumor yang bilang bahwa FPI itu didirikan atas inisiatif untuk jadi moral vigilantes.

Munculnya FPI karena Permasalahan  utamanya adalah lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Kalau penegakan hukum itu ada dan kerangka hukum untuk memberikan sanksi kepada ormas yang menyiarkan kebencian  itu ada tentunya ormas seperti FPI tidak akan menjadi isu yang penting, padahal negeri ini masih punya persoalan yang lebih penting daripada hanya membahas ormas tersebut. Jangan dilupakan bahwa di negeri masih ada kemiskinan, kualitas pendidikan, kesejahteraan rakyat yang seharusnya menjadi prioritas dari sebuah Negara.

Di kala Revolusi Prancis, juga muncul tokoh-tokoh nekad seperti Robespierre. FPI, seperti mafioso Sicilia tahun 1930an yang dikaji antropolog Belanda Anton Blok (1975), memiliki keberanian, karena mendapat perlindungan dan solidaritas dari sejumlah orang kuat. Solidaritas bisa berdalih kekeluargaan (mafia) atau pun keagamaan (FPI). Pada saat seperti itulah diperlukan wibawa Negara dan monopoli penggunaan alat-alat kekerasan oleh Negara menjadi legitim. Kebalikannya, monopoli itu bisa kebablasan dan melahirkan dominasi dan kediktaturan negara berdasarkan penguasaan alat-alat kekerasan, seperti di Jawa pada masa kolonial, fasisme Italia dan Orde Baru.

Dalam tulisan Ian Douglas Wilson, Selama Caranya Halal : Preman Islam Di Jakarta. Ian merupakan peneliti di Asian Reseaach Institute di Universitas Murdoch Australia. Fenomena FPI jangan dilepaskan dari gejala premanisme di Jakarta  yang katanya lebih meneror daripada terorisme, karena ancamannya rutin dan kapan saja.


Ada peningkatan premanisme sejak tahun 1998. Di masa orde baru, premanisme berhubungan secara menguntungkan dengan Negara yang kemudian dilembagakan dalam paramiliter. Preman dibiarkan melakukan pemerasan dengan dalih perlindungan dan dilindungi Negara. Sebagian keuntungan akan disetor ke birokrat.

Berbeda dengan Zaman reformasi, premanisme bela Negara sudah tidak menarik lagi. Premanisme berlabel jihad melawan maksiat justru lebih menggiurkan. Karena adanya solidaritas keagamaan. Hubungan premanisme dan demokrasi juga tidak bisa dihindarkan, gangster sering merupakan produk politik demokratis. Banyak partai politik yang tentunya punya afiliasi dengan salah satu ormas, bahkan jika dilihat lebih jauh Fungsi premanisme dalam hubungannya dengan demokrasi adalah sebagai penggalang dana, makelar dan pengintimidasi.

FPI menjadi fenomena yang dibutuhkan sementara elit militer berada di tengah ketidakpastian. Vigilante religius bergerak dengan dalih yang merujuk kepada agama dan menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk mengabsahkan perilaku mereka. Di bulan Ramadhan mereka menggerebek klab-klab malam. Di kala lain, mereka mengganggu kelompok minoritas, atau menyerang yang berorientasi politik atau seksual berbeda, dan lain-lain. Hubungan preman dan kekuasaan juga tak kalah pentingnya, karena ini merupakan solusi kerasnya kehidupan, membuat mereka kebal hukum dan terhindar dari sanksi resmi. Preman islam, kata Ian, tak bisa lepas  dari hasrat memperoleh sumber daya dan keuntungan lewat cara pemerasan dan patronase politik. 

Akhirnya, protes publik membuat FPI tercemar. Kita tentunya masih ingat tiga tahun lalu, Juni 2008, FPI tampil dengan nama dan atribut lain, menggebrak ibu-ibu, perempuan dan anak-anak yang turun membela nilai-nilai Pancasila dan kehidupan keberagama di Lapangan Merdeka, Jakarta. Pemerintah dan aparat terkesan kurang tanggap. Lagi-lagi mereka merasa terpojokkan. Tapi di Kalimantan Tengah, Pemda dan kelompok bisnis setempat telah membangun jaringan penguasa lokal sejak pembantaian migran Muslim Madura di Sampit pada 2001. Elit Dayak ini dengan tegas menentang pembentukan dan kedatangan kelompok FPI. Karena dapat memunculkan bibit konflik baru.

Kali ini FPI pun dalam kondisi berbeda. Di kala pertumbuhan ekonomi naik, kelas menengah marak, permainan politik dan bisnis menjadi akrab dengan pemilu, pilkada dan pilpres, maka kelompok elit pusat yang dulu mensponsori vigilante, memilih jalan aman. FPI memiliki banyak pengikut, dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Didalam level mikro ada identifikas social,  misalnya  Rizieq shihab bukan lagi melihat dirinya sebagai rizieq, tapi sebagai muslim atau FPI.  Juga adanya interaksi social.

Sisi yang unik dalam organisasi FPI ini adalah mengenai divisi.  Ada dua divisi dalam FPI, satu Divisi Jemaah dan yang kedua adalah Divisi Laskar. Divisi Jemaah adalah kumpulan orang yang rajin mengaji, sedangkan di DIvisi Laskar adalah kumpulan orang yang suka bersilat, malas mengaji, mungkin karena tujuan laskar adalah untuk aksi.

Kebanyakan dari anggota FPI, terutama yang sering kita lihat dijalan adalah anggota laskar dan anggota dari orang2  dengan latar belakang pendidikan yang rendah dan ekonomi yang lemah , bahkan habib sendiri mengakui ini.  Mereka yang secara ekonomi tidak terpenuhi kebutuhannya, mempunyai tuntutan finansial, dan juga sosial.

Oleh karena itu target target FPI selalu diperhitungkan dengan matang. kadangkala, sasaran ditawarkan jalan damai, kompensasi perlindungan, dan lain lain. Banyak yang bilang FPI adalah kumpulan preman tobat atau FPI adalah kumpulah preman berjubah.. itu karena bukan mereka tobat dari kekerasan, tapi hanya membuat tindakan mereka seolah olah religious dengan dasar agama. Intinya menurut Ian,  kelompok vigilante dengan struktur organisasi besar mengharuskan pendapatan reguler. Konsesi ekonomi & politik selalu dicari. Desakan pendapatan reguler itu lebih besar lagi pada FPI yang anggotanya mayoritas preman, anak jalanan, pengangguran, dan lain sebagainya yang kadang di cap sebagai “sampah masayarakat”.

Oleh karena itu, maka bukan hanya menggugat tindakan tindakan yang selama ini dilakukan oleh FPI yang berdasarkan kekerasan tapi juga sebagai bentuk gugatan kepada pemerintah dalam hal ini Negara. Dilihat dari sebab munculnya FPI, Kalau Negara mampu mensejahterakan masyarakatnya, mampu menjamin pendidikan untuk warganya, tentunya tidak akan muncul kumpulan orang orang yang berbaju FPI.

Selain itu penegakan hukum, dan pengadaan kerangka hukum yang lebih tegas untuk memberikan sanksi pada ormas yang melanggar hukum, perlu dilakukan bukan karena kali ini lagi marak pemberitaan tentang FPI, lalu UU tentang Ormas lalu kemudian ditinjau ulang. Itu namanya tiba masa tiba akal.

Adanya gerakan #IndonesiaTanpaFPI #IndonesiaTanpaKekerasan, merupakan momentum bagi bangsa ini utnuk berani melakukan perubahan, berani melawan tindakan tindakan kekerasan yang selama ini terjadi, menjadikan negeri ini semakin damai buat kehidupan yang lebih baik.  



Komentar

  1. memang indonesia berani bicara , tapi tidak berani bertindak :)

    BalasHapus
  2. Tulisannya bagus, sayangnya cuma melihat dari satu sisi, dan mengambil pandangan orang luar. Sebaiknya buka diri untuk melihat di sisi lain, banyak hal yang ternyata tak seperti kelihatannya :) Just my two cents, though.

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hukum Waris Perdata

HAK-HAK ATAS TANAH MENURUT UUPA DAN PP. NO.40/1996

SISTEM ADMINISTRASI DAN TATA KELOLA KANTOR NOTARIS. [1]