Minggu, 17 Juli 2011

Hukum Waris Perdata


Berbicara masalah warisan, melayang pada benak kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan sejumlah harta peninggalan akibat kematian seseorang. Masalah warisan, didalam masyarakat kita sering menimbulkan perselisihan yang mungkin akan mengakibatkan pecahnya keakraban persaudaraan. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya kita semua memahami apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang menjadi hak-hak kita, dan apa pula yang menjadi kewajiban-kewajiban kita yang berkaitan dengan harta warisan tersebut.Ketidaktahuan dan kekurang mengertian,banyak menjadi biang keladi konflik tersebut.

Kemajemukan masyarakat di Indonesia diikuti dengan kemajemukan Hukum Perdatanya. Dimana Hukum Waris merupakan salah satu bagian dari Hukum Perdata yang berkembang dengan sangat kental di masyarakat Indonesia. Karena seperti kita ketahui kegiatan waris mewaris tidak bisa terlepas dari tata kehidupan masyarakat. Ahli Waris merupakan salah satu unsur utama dalam Hukum Waris. Dalam membicarakan Ahli Waris, sudah barangtentu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan Ahli Waris, hak dan kewajibannya beserta penggolongannya serta kemungkinan – kemungkinan yang berkaitan dengan status Ahli Waris, untuk menghidari kesalahpahaman dalam menindak lanjutinya dalam kehidupan sehari – hari.

1.      PENGERTIAN AHLI WARIS

Menurut undang – undang, ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu :
1.Sebagai ahli waris menurut ketentuan undang – undang
2.Karena ditunjuk dalam surat wasiat (testament).

Cara yang pertama dinamakan mewarisi “menurut undang – undang” atau “ab intestato”. Sedangkan cara yang kedua disebut dengan mewaris dengan “testamentair”.
Dalam hukum waris berlaku asas, bahwa apabila seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya. Asas ini tercantum dalam suatu pepatah Perancis yang berbunyi : “le mort saisit le vif”, sedangkan pengukuran segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahli waris itu dinamakan “saisine”.

Ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang – hutangnya. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia. Hak waris itu didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah, dan surat wasiat, yang diatur dalam undang – undang. Tetapi legataris bukan ahli waris, walaupun ia berhak atas harta peninggalan pewaris, karena bagiannya terbatas pada hak atas benda tertentu tanpa kewajiban.

Dalam Pasal 833 ayat 1 KUHPdt dinyatakan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua harta kekayaan orang yang meninggal dunia (pewaris). Dalam Pasal 874 KUHPdt juga dinyatakan bahwa segala harta kekayaan orang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang – undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak diambil suatu ketetapan yang sah. Ketentuan Pasal – Pasal di atas pada dasarnya didasari oleh asas “le mort saisit le vif”, yang telah disebut di atas. Yang artinya orang yang mati berpegang pada orang yang masih hidup. Asas ini mengandung arti bahwa setiap benda harus ada pemiliknya. Setiap ahli waris berhak menuntut dan memperjuangkan hak warisnya, menurut Pasal 834 B.W. seorang ahli waris berhak untuk menuntut upaya segala apa saja yang termasuk harta peninggalan si meninggal diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris (heriditatis petito). Hak penuntutan ini menyerupai hak penuntutan seorang pemilik suatu benda, dan menurut maksudnya penuntutan itu harus ditujukan kepada orang yang menguasai satu benda warisan dengan maksud untuk memilikinya. Oleh karena itu, penuntutan tersebut tidak boleh ditujukan pada seorang yang hanya menjadi houder saja, yaitu menguasainya benda itu berdasarkan suatu hubungan hukum dengan si meninggal, misalnya menyewa. Penuntutan tersebut tidak dapat ditujukan kepada seorang executeur – testamentair atau seorang curator atas suatu harta peninggalan yang tidak diurus. Seorang ahli waris yang menggunakan hak penuntutan tersebut, cukup dengan mengajukan dalam surat gugatannya, bahwa ia adalah ahli waris dari si meninggal den barang yang dimintanya kembali itu termasuk benda peninggalan.

Menurut Pasal 1066 ayat 2 KUHPdt setiap ahli waris dapat menuntut pembagian harta warisan walaupun ada larangan untuk melakukan itu. Jadi, harta warisan tidak mungkin dibiarkan dalam keadan tidak terbagi kecuali jika diperjanjikan tidak diadakan pembagian, dan inipun tidak lebih lama dari lima tahun. Walaupu ahli waris itu berhak atas harta warisan, dimana pada asasnya tiap orang meskipun seorang bayi yang baru lahir adalah cakap untuk mewaris hanya oleh undang - undang telah ditetapkan ada morang orang yang karna perbuatannya, tidak patut (onwaardig) menerima warisan. Hal ini ditentukan dalam Pasal 838 KUHPdt yang dianggap tidak patut jadi ahli waris, sehingga dikecualikan dari pewarisan adalah :

1.      mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh pewaris;
2.      mereka yang dengan putusan hakim dipersalahkan karena fitnah telah mengadikan pewaris bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat;
3.      mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiat;
4.      mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat pewaris.

Selain itu, oleh undang - undang telah ditetapkan bahwa ada orang – orang yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya, maupu hubungannya dengan si meninggal, tidak diperbolehkan menerima keuntungan dari suatu surat wasiat yang diperbuat oleh si meninggal. Mereka ini, diantaranya adalah notaries yang membuatkan surat wasiat itu serta saksi – saksi yang menghadiri pembuatan testament itu, pendeta yang melayani atau dokter yang merawat si meninggal selama sakitnya yang terakhir. Bahkan pemberian waris dalam surat wasiat kepada orang –orang mungkin menjadi perantara dari orang – orang ini (“tussenbiede komende personen”) dapat dibatalkan. Sebagai orang – orang perantara ini oleh undang – undang diangap anak – anak dan isteri dari orang – orang yang tidak diperbolehkan menerima warisan dan tastement itu.

Selanjutnya dalam Pasal 912 ditetapkan alasan – alasan yang menurut pasal 838 tersebut diatas, menyebabkan seseorang tidak patut menjadi waris, berlaku juga sebagai halangan untuk dapat menerima pemberian – pemberian dalam suatu testament, kecuali dalam pasal 912 tidak disebutkan orang yang telah mencoba membunuh orang yang meninggalkan warisan. Jika si meninggal ini ternyata dalam surat wasiatnya masih juga memberikan warisan pada seorang yang telah berbuat demikian, hal itu dianggap sebagai suatu “pengampunan” terhadap orang itu.

2. SYARAT – SYARAT AHLI WARIS

Dalam pasal 832 KUHPdt dinyatakan bahwa menurut undang - undang yang berhak menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan si suami atau istri yang hidup terlama. Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama di antara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala hutangnya, sekedar harga harta peniggalan mencukupi untuk itu.

Kemudian menurt Pasal 874 KUHPdt dinyatakan segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang – undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat telah diambilnya suatu ketetapan yang sah.
Menurut Pasal 836 KUHPdt dinyatakan dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 KUHPdt, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah lahir, pada saat warisan jatuh meluang. Dimana Pasal 2 KUHPdt menyatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bila mana juga kepentingan si anak mengkehendakinya, namun apabila mati suatu dilahirkan, dianggaplah ia tak pernah telah ada.
Jadi menurut pasal – pasal tersebut di atas syarat – syarat ahli waris adalah sebagai berikut :
1.      mempunyai hak atas harta peninggalan si pewaris, yang timbul karena :
a.       hubungan darah (Pasal 832 B.W.)
b.      karena wasiat (Pasal 874 B.W.)
2.      harus sudah ada dan masih ada ketika si pewaris meninggal dunia (Pasal 836 B.W.), dengan tetap memperhatikan ketentuan dari pasal 2 B.W.
3.      ahli waris bukan orang yang dinyatakan tidak patut menerima warisan atau orang yang menolak harta warisan, adapun Pasal yang mengatur mengenai orang yang tidak patut menjadi ahli waris yaitu Pasal 838 B.W. yang telah tersebut di atas dalam sub bab sebelumnya .

jika kita tinjau dari syarat pewarisan tersebut di atas, maka akan timbul suatu pertanyaan, bagaimanakah jika antara dua orang yang saling mewaris meninggal dalam waktu yang sama?
Dari ketentuan Pasal 831 B.W. dapat diketahui jika terjadi dua orang atau lebih yang sama atau lebih yang saling mewaris itu meninggal dalam waktu yang sama atau dalam waktu yang hampir bersamaan namun tidak dapat dibuktikan siapa yang meninggal terlebih dahulu maka diantara keduanya tidak saling mewaris.

3. HAK DAN KEWAJIBAN AHLI WARIS

Dalam rangka untuk mengetahui hak dan kewajiban ahli waris perlu kiranya untuk diketahui hak dan kewajiban pewaris. Hak pewaris timbul sebelum terbukanya harta peninggalan dalam arti bahwa pewaris sebelum meninggal dunia berhak menyatakan kehendaknya dalam sebuah testament atau wasiat. Isi dan wasiat tersebut dapat berupa :

1.      Erfstelling, yaitu suatu penunjukan satu atau beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau keseluruhan harta peninggalan. Orang yang ditunjuk dinamakan testamentair erfgenaam (ahli waris menurut wasiat).
2.      Legaat, adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar tastement atau wasiat yang khusus. Pemberian itu dapat berupa :
a.       (hak atas) satu atau beberapa benda tertentu;
b.      (hak atas) seluruh dari satu macam benda tertentu;
c.       hak vruchtgebruik atas sebagian / seluruh warisan (Pasal 957 KUHpdt).

Kewajiban si pewaris adalah merupakan pembatsan terhadap haknya ditentukan undang – undang. Ia harus mengindahkan adanya legitieme portie, yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan.
Hak ahli waris dapat diperinci sebagai berikut: Setelah terbuka warisan, ahli waris diberikan hak untuk menentukan sikap:
1.      Menerima secara penuh (zuivere aanvaarding), yaitu dapat dilakukan secara tegas atau secara lain. Dengan tegas yaitu jika penerimaan tersebut dituangkan dalam suatu akte yang memuat penerimaannya sebagai ahli waris. Secara diam – diam, jika ahli waris tersebut melakukan perbuatan penerimaannya sebagai ahli waris dan perbuatan tersebut harus mencerminkan perbuatan penerimaan terhadap warisan yang meluang, yaitu dengan mengambil, menjual atau melunasi hutang – hutang pewaris.
2.      Menerima dengan reserve (hak untuk menukar) Voorrecht van boedel beschriyving atau beneffeciare aanvaarding. Hal ini harus dinyatakan pada Panitera Pengadilan Negeri ditempat warin terbuka. Akibat yang terpenting dalam warisan secara beneficare ini adalah bahwa kewajiban untuk melunasi hutang – hutang dan beban lain si pewaris dibatasi sedemikian rupa sehingga pelunasannya dibatasi menurut kekuatan warisan, dalam hal ini berarti si ahli waris tersebut tidak usah menanggunga pembayaran hutang dengan kekayaan sendiri, jika hutang pewaris lebuh besar dari harta bendanya. Adapun kewajiban – kewajiban seorang ahli waris beneficiair, ialah :
a.       melakukan pencatatan adanya harta peninggalan dalam waktu 4 (empat) bulan setelahnya ia menyatakan kehendaknya kepada Panitera Pengadilan Negeri, bahwa ia menerima warisan secara beneficiair.
b.      Mengurus harta peninggalan sebaik – baiknya.
c.       Selekas – lekasnya membereskan urusan warisan (“Dewa Made Suartha boedel tot effenheid brengen”).
d.      Apabila diminta oleh semua orang berpiutang harus memberikan tanggungan untuk harga benda – benda yang bergerak beserta benda – benda yang tak bergerak yang tidak diserahkan kepada orang – orang berpiutang yang memegang hypothek.
e.       Memberikan pertanggungan jawab kepada sekalian penagih hutang dan orang – orang yang menerima pemberian secara legaat. Pekerjaan ini berupa menghitung harga serta pendapatan – pendapatan yang mungkin akan diperoleh, jika barang – barang warisan dijual dan sampai berapa persen piutang – piutang dan legaten itu dapat dipenuhi.
f.       Memanggil orang – orang berpiutang yang tidak terkenal,dalam surat kabar resmi.
3.Menolak warisan. Hal ini mungkin jika ternyata jumlah harta kekayaan yang berupa kewajiban membayar hutang lebih besar dari pada hak untuk menikmati harta peninggalan. Penolakan wajib dilakukan dengan suatu pernyataan kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat. Kewajiban ahli waris, antara lain :
·         memelihara harta keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagi.
·         mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan dan lain – lain.
·         melunasi hutang pewaris jika pewaris meniggalkan hutang.
·         melaksanakan wasiat jika ada.


4. PENGGOLONGAN AHLI WARIS DAN BAGIANNYA

Ada dua macam ahli waris yang diatur dalam undang - undang yaitu Ahli Waris berdasarkan hubungan perkawinan dan hubungan darah, dan Ahli Waris berdasarkan surat wasiat. Ahli Waris yang pertama disebut Ahli Waris ab intestato, sedangkan yang kedua disebut dengan Ahli Waris testamentair.

Ahli Waris ab intestato diatur dalam pasal 832 KUHPdt, dinyatakan bahwa yang berhak menjadi Ahli Waris adalah para keluarga sedarah dan istri (sumi) yang masiih hidup dan jika ini semua tidak ada, maka yang berhak menjadi Ahli Waris adalah Negara. Pertanyaannya adalah siapa sajakah yang termasuk dalam keluarga sedarah yang berhak mewaris itu?
Untuk menjawabnya kita dapat melihat dalam B.W., dimana Ahli Waris dibedakan menjadi 4 (empat) golongan ahli waris, yaitu:

Golongan I :
golongan ini terdiri dari anak dan keturunannya kebawah tanpa batas beserta janda atau duda. Menurut ketentuan pasal 852 KUHPdt, anak – anak walaupun dilahirkan dari perkawinan yang berlainan dan waktu yang berlainan, laki – laki atau perempuan mendapatkan bagian yang sama, mewaris kepala demi kepala. Anak – anak yang mewaris sebagai pengganti dari ayah (ibu) mewaris pancang demi pancang. Yang dimaksud dengan pancang adalah semua anak dari seorang yang berhak mewaris, tetapi telah meninggal terlebih dahulu. Kemudian tetang anak adopsi, Ali Afandi, S.H. menyatakan bahwa anak adopsi kedudukannya sejajar seperti anak yang lahir dalam perkawinan orang yang mengadopsinya.

Menurut ketentuan pasal 852 a KUHPdt, bagian seorang istri (suami) jika ada anak dari parkawiannya dengan orang yang meninggal sama dengan bagian seorang anak yang meninggal. Jika perkawinan itu bukan perkawinan yang pertama dan dari perkawinan yang dahulu ada juga anak, maka baigan dari istri (suami) itu tidak boleh lebih dari bagian terkecil dari anak – anak pewaris itu. Bagaimanapun juga seorang istri tidak boleh lebih dari seperempat harta warisan.

Yang dimaksud dengan “terkecil” itu adalah bagian dari seorang anak yang dengan ketetapan surat wasiat dapat berbeda – beda, asal tidak kurang dari legitieme portie.
Selanjutnya dalam pasal 852 b KUHPdt, ditentukan bahwa apabila istri (suami) mewaris bersama – sama dengan orang – orang lain dari pada anak – anak atau keturunannya dari perkawinannya yang dulu, maka ia dapat menarik seluruh atau bagian prabot rumah tangga dalam kekuasannya. Yang dimaksud dengan “orang – orang lain dari pada anak – anak” itu ialah orang – orang yang menjadi Ahli Waris karena ditetapkan dengan surat wasiat. Harga perabot rumah tangga itu harus dikurangkan dari bagian warisan istri (suami) itu. Jika harganya lebih basar dari pada harga bagian warisannya maka harga kelebihan itu harus dibayar lebih dahulu pada kawan warisnya.

Golongan II :
golongan ini terdiri dari ayah dan / atau ibu si pewaris beserta saudara dan keturunannya sampai derajat ke 6 (enam). Menurut ketentuan pasal 854 KHUPdt,apabila seorang meninggal dunia tanpa meniggalkan keturunan maupun istri(suami), sedangkan bapak dan ibunya masih hidup, maka yang berhak mewarisi ialah bapak, ibu, dan saudara sebagai berikut :
a.bapak dan ibu masing - masing mendapat sepertiga dari hrta warisan, jika yang meninggal itu hanya mempunyai seorang saudara, yang mana mendapat sepertida lebihnya,
b.bapak dan ibu masing – masing mendapat seperempat dari harta warisan, jika yang meninggal itu mempunyai lebih dari seorang saudara, yang mana mendapat dua seperempat lebihnya.

Selanjutnya dalam pasal 855 KUHPdt ditentukan bahwa apabila orang yang meninggal dunia itu tampa meninggalkan keturunan maupun istri (suami), sedangkan bapak atau ibunya masih hidup, maka :
a.       bapak atau ibu mendapat seperdua dari harta warisan, jika yang meninggal itu hanya mempunyai seorang saudara, yang mana mendapat seperdua lebihnya ;
b.      bapak atau ibu mendapat sepertiga dari harta warisan, jika yang meninggal itu mempunyai dua orang saudara yang mana mendapat duapertiga lebihnya ;
c.       bapak atau ibu mendapat seperempat dari harta warisan, jika yang meninggal itu mempunyai lebih dari dua orang saudara, yang mana mendapat tigaperempat lebihnya.
Jika bapak dan ibu telah meninggal dunia, maka seluruh harta warisan menjadi bagian saudara – saudaranya (pasal 856 KUHPdt).
Pembagian antara saudara – saudara adalah sama, jika mereka itu mempunyai bapak dan ibu yang sama. Apabila mereka berasal dari perkawinan yang berlainan (bapak sama tetapi lain ibu, atau ibu sama tetapi lain bapak), maka harta warisan dibagi dua. Bagian yang pertama adalah bagin bagi garis bapak dan bagian yang kedua adalah bagian bagi garis ibu. Saudara – saudara yang mempunyai bapak dan ibu yang sama mendapat bagian dari bagian dari garis bapak dan garis ibu. Saudara – saudara yang hanya sebapak atau seibu dapat baian dari bagian garis bapak atau garis ibu saja (Pasal 857). Apabila orang yang mennggal dunia itu tidak meninggalkan keturunan istri atau suami, saudara, sedangkan bapak atau ibunya masih hidup. Maka bapak atau ibunya yang masih hidup itu mewarisi seluruh warisan anaknya yang meniggal dunia itu (pasal 859 KUHPdt)

Golongan III :
golongan ini terdiri dari keluarga sedarah menurut garis lurus ke atas.
Menurut ketentuan Pasal 853 dan Pasal 858 KUHPdt apabila orang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan keturunan, maupun istri atau suami, saudara – saudara, ataupun orang tua, maka warisan jatuh kepada kakek dan nenek.
Dalam hal ini warisan itu dibelah menjadi dua. Satu bagian diberikan kepada kakek dan nenek yang diturunkan bapak dan satu bagian lagi diberikan kepada kakek dan nenek yug menurunkan ibu. Apabila kakek dan nenek tidak ada, maka warisan jatuh kepada orang tua kakek dan nenek (puyang). Apabila yang tidak ada itu hanya kakek dan nenek, maka bagian jatuh pada garis keturunannya, dan menjadi bagian yang masih hidup. Ahli waris yang terdekat derajatnya dalam garis lurus ke atas, mendapat setengah warisan dalam garisnya dengan menyampingkan semua ahli waris lainnya. Semua keluarga sedarah dalam garis lurus keatas dalam derajat yang sama mendapat begian kepala demi kepala (bagian yang sama).

Golongan IV :
golongan ini terdiri dari keluarga sedarah dalam garis kesamping yang lebih jauh sampai derajat ke 6 (enam).
Apabila orang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan keturunan, istri atau suami, saudara – saudara, orangtua, nenek dan kakek, maka menurut ketentuan Pasal 853 dan Pasal 858 ayat 2 KUHPdt warisan jatuh pada Ahli Waris yang terdekat pada tiap garis. Jika ada beberapa orang yang derajatnya sama, maka warisan dibagi berdasarkan bagian yang sama.
Keluarga sedarah dalam garis menyimpang lebih dari derajat ke 6 (enam) tidak mewarisi. Jika dalam garis yang satu tidak ada keluarga yang sedarah dalam derajat yang mengijinkan untuk mewarisi, maka semua keluarga sedarah dalam garis yang lain memperoleh seluruh warisan (Pasal 861 KUHPdt).
Apabila semua orang yang berhak mewarisi tidak ada lagi, maka seluruh warisan dapat dituntut oleh anak luar kawin yang diakui. Apabila anak luar kawin inipun juga tidak ada, maka seluruh warisan jatuh pada Negara (Pasal 873 ayat 1 dan Pasal 832 ayat 2 KUHPdt).

Dengan berlakunya undang - undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 maka pewarisan anak luar kawin walaupun diakui, tidak relevan lagi. Undang - undang no. 1 tahun 1974 hanya mengenal anak sah dan anak luar kawin (tidak sah). Anak sah adalah Ahli Waris, sedangkan anak luar kawin hanya berhak mewarisi dari ibu yang melahirkannya dan keluarga sedarah dari pihak ibunya.

5. AHLI WARIS YANG TIDAK BERHAK MEWARIS

Menurut ketentuan Pasal 838 KUHPdt, yang dianggap tidak patut menjadi Ahli Waris dan karenanya tidak berhak mewaris adalah :
1.      mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
2.      mereka yang dengan putusan hakim dipersalahkan karena dengan fitnah mengajajukan pengaduan terhadap pewaris mengenai suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
3.      mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membut atau mencabut surat wasiatnya.
4.      mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan syarat wasiat pewaris.

Berbeda dengan KUHPdt adalah hukum waris adat. Menurut uraian Prof. Hilman Adikusuma, S.H. (1980) seorang yang telah berdosa terhadap pewaris apabila dosanya itu diampuni, ia tetap menerima harta warisan, artinya masih berhak mewaris.
Sedangkan menurut hukum waris Islam, orang yang tidak berhak mewaris adalah:
1. pembunuh pewaris, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ap-Tirmidzi, Ibnmajah, Abu Dawud, Am-Masaai.
2. orang yang murtad yaitu keluar dari Agama Islam, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bardah.
3. orang yang berbeda agama dengan pewaris, yaitu orang bukan menganut Agama Islam atau Kafir, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, Ibn Majah, At-Tirmidzi.
4. anak zina, yaitu onak yang lahir karena hubungan diluar nikah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

Tidak berhak mewaris terdapat juga pada ahli waris yang menolak warisan dalam Pasal 1058 ditentukan bahwa seorang ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi Ahli Waris. Penolakan itu berlaku surut sampai waktu meninggalnya pewaris. Menurut Pasal 1059 KUHPdt bagian dari Ahli Waris yang menolak itu jatuh pada ahli waris lainnya, seolah – olah ahli waris yang menolak itu tidak pernah ada. Menurut Pasal 1057 KUHPdt penolakan warisan harus dinyatakan dengan tegas dikepaniteraan Pengadilan Negeri. Menurut Pasal 1062 KUHPdt dinyatakan pula bahwa hak untuk menolak warisan tidak dapat gugur karena Daluarsa.

Penolakan warisan itu harus dengan suka rela atas kemauan sendiri, apabila penolakan itu terjadi na paksaan atau penipuan, maka menurut Pasal 1065 KUHPdt penolakan itu dapat dibatalkan (ditiadakan). Tetapi kesukarelaan penolakan itu tidak boleh dilakukan dengan alasan tidak mau membayar hutang. Jka terjadi demikian, menurut Pasal 1061 KUHPdt hakim dapat memberi kuasa kepada para kreditur dari ahli waris yang menolah itu untuk atas namanya menjadi pengganti menerima warisan.

6. AHLI WARIS PENGGANTI

KUHPdt membedakan antara ahli waris “uit eigen hoofed” dan ahli waris “bij plaasvervulling”. Ahli Waris “uit eigen hoofed” adalah ahli waris yang memperoleh warisan berdasarkan kedudukannya sendiri terhadap pewaris,misalnya anak pewaris ,istri/suami pewaris. Ahli waris “bij plaasvervulling”adalah ahli waris pengganti berhubung orang yang berhak mewaris telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris. Misalnya seorang ayah meniggal lebih dahulu daripada kakek, maka anak-anak ayah yang meninggal itu menggantikan kedudukan ayahnya sebagai ahli waris dari kakek.

Penggantian ini terjadi dalam garis kebawah dan terjadi tanpa batas. Tiap ahli waris yang meninggal lebih dahulu digantikan oleh anak-anaknya. Jika lebih dari satu anak sebagai penggantinya, maka penggantian itu dihitung sebagai satu cabang, artinya semua anak yang menggantikan itu mendapatkan bagian yang sama. Penggantian dapat juga terjadi pada keluarga dalam garis samping. Tiap saudara pewaris baik saudara kandung maupun saudara tiri, jika meninggal lebih dahulu, digantikan oleh anaknya. Penggantian ini juga dapat tanpa batas. Tiap penggantian dihitung sebagai satu cabang (bij staken). Menurut ketentuan pasal 841 KUHPdt penggantian adalah hak yang memberikan kepada seseorang untuk menggantikan seorang Ahli Waris yang telah meninggal labih dahulu dari pada pewarisnya untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam hak orang yang digantikannya. Penggantian ini menurut pasal 842 KUHPdt hanya terjadi dalam garis lurus ke bawah tanpa batas, sedangkan pasal 843 KUHPdt manyatakan dalam garis lurus ke atas tidak terdapat penggatian. Dalam hal ada penggantian, maka menurut pasal 846 KUHPdt pembagian dilakukan pancang demi pancang .

23 komentar:

  1. saya bersaudara 3 orang,,,,punya kakak perempuan yang sudah menikah dan adik perempuan jg yang sudah menikah,,hanya saya yang lelaki yang belum nikah,,sekarang papa kami sudah meninggal,,tinggal mama seorang (single parent),,kalo IBu ku mewariskan semua harta peninggalan kepada saya,,,terus kakak dan adikku tidak setuju?apa kah SAH aku jadi pemilik semua harta benda orang tua??? tolong di jawab,,makasih.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Ada dua macam ahli waris yang diatur dalam undang - undang yaitu Ahli Waris berdasarkan hubungan perkawinan dan hubungan darah, dan Ahli Waris berdasarkan surat wasiat. Ahli Waris yang pertama disebut Ahli Waris ab intestato, sedangkan yang kedua disebut dengan Ahli Waris testamentair.

      jadi, anda termasuk pada ahli waris karena adanya hubungan darah, begitupun juga dengan saudara2 anda, dengan hal tersebut mereka patut untuk menjadi ahli waris terkecuali ada larangan ataupun ada penolakan.. silahkan dibaca lagi tulisan di atas. dan ibu anda juga masih hidup, jadi warisan itu belum ada. warisan terbuka ketika ada kematian.

      terima kasih telah berkunjung :)

      Hapus
  2. mohon bantuan, ayah saya mempunyai 2 istri, istri pertama mempunyai 8 org anak, istri kedua mempunyai 3 anak, sekarang ayah saya sudah meninggal tahun 2010,kemudian ayah saya mempunyai 3 rumah, 1 untuk ibu saya, 1 untuk istri kedua, 1 kosong, karena suatu hal, salah satu rumah mau di jual, apakah saya perlu minta persetujuan dari istri ayah yg kedua beserta anaknya? sedangkan mereka tidak menyetujui, apakah ad solusinya? tolong bantuannya makasih....

    BalasHapus
    Balasan
    1. apa sudah ada pembagian harta waris ?

      Hapus
  3. Ayah saya sudah meninggal..ayah punya adik kandung 7(3perumpaan dan 4 laki laki)..ayah meninggal sebelum kakek dan nenek meninggal..dan saat ini kakek dan nenek meninggal dan rencana assetnya mau di bagi waris..apakah mamah saya ,saya dan adik2 saya berhak atas warisan kakek saya?? Klo berhak bagaimana pembagiannya? Trms

    BalasHapus
    Balasan
    1. untuk kasus rahman mara di atas bisa disebut sebagai mewaris secara tidak langsung atau mewaris karena pergantian tempat, mengantikan ahli waris yang telah lebih dahulu meninggal dari si pewaris

      Hapus
  4. ibu saya istri pertama dari ayah saya yang sah. dan ayah saya minikah lagi tanpa ada persetujuan secara lisan maupun tertulis.. saat ini ayah saya telah meninggal dunia.. seluruh harta dikuasai ibu ke (2).. dan tidak pernah memberi tahu dimana saja harta ayah saya.. perkawinan ibu sama ayah saya, mempunyai (2)orang anak,,
    dan perkawininan ibu ke(2)bersama ayah saya mempunyai (2)orang anak.. menurut hukum/perdata mana yang di sebut ahli waris?
    .. dan apa bisa ibu ke2 di tuduh penggelapan?

    BalasHapus
    Balasan
    1. dalam Hukum Perdata, 2 cara mendapat warisan yaitu ab intestato (menurut UU) dan secara testamenter (wasiat). dari kasus yang anda ceritakan, bisa disimpulkan melalui cara mendapat warisan secara ab inestato dimana dimana yang berhak mendapatkan warisan adalah para keluarga sedarah, baik SAH maupun di LUAR KAWIN dan SUAMI atau ISTRI yang hidup terlama.

      anda harus menuntut pembagian warisan terhadap harta warisan dari ayah anda, karena secara hukum pewarisan terjadi jika ada kematian.

      Hapus
  5. suami istri tanpa anak,tpi si istri punya 1 anak dari prnikahan sebelumnya,suami punya 3 saudara kandung sedangkan istri punya 2 saudara kandung ,apakah harta warisan(gono gini) jatuh ke anak si istri semua atau dibagi dengan keluarga suami istri?mohon pencerahannya.

    BalasHapus
  6. Nenek dan kakek saya sudah meninggal, mewariskan tanah dan rumah nya kepada ayah saya. Bukti warisan berupa selembar surat wasiat, dari nenek saya berhubung kakek saya dulu meninggal..
    Sekarang ayah saya sudah meninggal, dan paman saya yg jga sudah mendapat warisan menuntut saya untuk menyerahkan tanah dan rumah..
    Pertanyaan saya, krna bpak saya tidak membuatkan surat wasiat tanah dan harta nya kepada saya, tapi surat wasiat dari nenek saya saya yg simpan..apakah saya secara pewris dapat hak?
    Dan apakah paman saya jga berhak atas tanah itu?
    Mohon di jwb, trima kasih

    BalasHapus
    Balasan
    1. anda adalah pewaris dari harta warisan ayah anda, sementara paman adalah pewaris dari harta warisan kakek anda. lihat pembagian golongan dan baca penjelasan tulisan2 di atas

      Hapus
  7. saya dua bersaudara dari ayah yang berbeda,dan saya anak laki2 adik saya perempuan dan perekonomian keluarga kami itu smua dari ma2 saya...sebelum mama saya meninggal,be2rapa tahun sblumnya ayah saya kabur dri rumah tanpa memikirkan anak2nya...stelah itu dia meminta rumah itu kembali...apakah berhak pa2 saya untuk mengambil rumah itu walaupun memang sertifikat atas nama pa2 saya,tapi dalam pembelian rumah itu pa2 saya hanya mengeluarkan 15% dri 100% pembelian atas rumah itu sisanya ma2 saya...mohon atas infonya dan terima kasih....

    BalasHapus
  8. kami lima bersaudara dan 2 tahun yang lalu ditinggal oleh ibu, dan ayah saya berumur 70 tahun ingin menikah lagi dengan seorang janda yang kami tahu memiliki iktikad yang tidak baik hanya untuk mendapatkan harta orang tua kami, walaupun kami berusaha melarang dengan memberi solusi boleh menikah dengan yang lain tapi tidak dengan wanita pilihannya, namun beliau menolak dan akhirnya tanpa persetujuan kami mereka menikah diam -diam, bagaimana dan apa yang harus kami perbuat agar tidak ada konflig dibelakang hari, bisakah kami menuntut wanita tersebut
    saya harap bantuannya dan terimakasih sebelumnya

    BalasHapus
    Balasan
    1. menuntut jelas harus didasari bukti yang kuat, bukan hanya persangkaan karena adanya perasaan iktikad tidak baik".

      Hapus
  9. saya 2 bersaudara dan sudah menikah (berkeluarga),ibu kandung sudah meninggal sedangkan ayah saya menikah lagi dengan seorang perempuan, ayah saya mempunyai 2 rumah yang 1 sudah diberikan kepada kakak saya, sedangkan saya masih tinggal 1 rumah dengan ayah dan juga ibu tiri saya, pertanyaan saya apakah rumah yang ditinggali saya dan ayah saya itu menjadi hak saya atau menjadi hak ibu tiri saya?mengingat semua rumah tersebut adalah hasil gono gini ayah saya dengan ibu kandung saya, mohon bantuannya dan terima kasih.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Kemajemukan masyarakat di Indonesia diikuti dengan kemajemukan Hukum Perdatanya. Dimana Hukum Waris merupakan salah satu bagian dari Hukum Perdata yang berkembang dengan sangat kental di masyarakat Indonesia.

      sifat majemuk ini dapat dilihat dari hukum waris, dalam masyarakat masih terdapat berbagai macam metode waris baik berdasarkan hukum islam, hukum perdata barat, maupun hukum adat serta adakalanya terjadi pembagian yang adil. tergantung bagaimana pilihan dari masyarakat. konsekuensi dari pilihan tersebut jelas akan berpengaruh dalam pembagian hartanya, karena perbedaan hukum yang dipakai.

      saya hanya melihat , dari posisi kasus kasus singkat yang ada utarakan, saya melihay. orang tua anda mungkin mencoba untuk melakukan pembagian secara adil.

      Hapus
  10. Saya dua saudara, ibu sudah meninggal. Ayah akan kawin lagi dan dia mau menjual asset rumah yang dibeli pada perkawinan pertama. Pertanyaan saya apakah saya dan saudara saya berhak melarang penjualan asset tersebut? Apakah saya dan saudara saya masih mempunyai hak warisan dari asset tsb ketika ayah saya menikah lagi? Berapakah porsi dari ibu tiri saya ketika ayah meninggal dunia?
    Apakah ayah saya bisa dengan tanpa sepengetahuan saya menjual rumah tersebut
    Ketika ibu meninggal tidak ada wasiat tertulis.
    Terima kasih

    BalasHapus
  11. Kakek dan Nenek saya meninggal hampir 4tahun yl.memiliki 3 anak (1perempuan 2laki2)yg semuanya sdh berkeluarga,dan tinggal diatas tanah dan bangunan milik alm.kakek dan nenek,belum ada bagi waris.
    kebetulan dulu Ua saya menikah dg duda cerai dg 7anak dari 3kali pernikahan sebelumnya. pertanyaan sy apa ada hak waris ke7 anak tiri ua saya terhadap tanah dan bangunan yg ditempati Ua sy serta alm.suaminya, mohon penjelasan,terimakasih.

    BalasHapus
  12. saya seorang wanita dan membeli rumah pada tahun 2007, lalu saya menikah dgn pria pada tahun 2008, pada saat ini tahun 2014 saya ingin menjual rumah tersebut. pertanyaannya adalah apakah saya dpt menjualnya tanpa meminta persetujuan suami secara hukum? terima kasih......

    BalasHapus
    Balasan
    1. Harta Bawaan menurut pasal 36 ayat ( 2) Undang-Undang Perkawinan) Yaitu harta benda yang telah dimiliki masing-masing suami-istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan, baik yang berasal dari warisan, hibah, atau usaha mereka sendiri-sendiri. Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri. Artinya, seorang istri atau suami berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya masing-masing. Tetapi bila suami istri menentukan lain yang dituangkan dalam perjanjian perkawinan misalnya, maka penguasaan harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu. Demikian pula bila terjadi perceraian, harta bawaan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

      Hapus
  13. ayah saya mempunyai 3 orang saudara... mereka msih bekerja di toko warisan kakek saya.. namun saya memerlukan dana untuk operasi jantung.. apakah saya mempunyai hak untuk meminta biaya untuk operasi di toko warisan dari kakek saya?
    saya sudah berbicara dengan orang tua saya namun mereka tidak berusaha untuk meminta biaya dari toko.. apakah ada hukum untuk hak anak berobat??

    BalasHapus
  14. dari perkawinan pertama ibuku punya anak 2 lantas ibuku menikah lagi selanjutnya punya anak 2 juga,setelah ibu saya meninggal,ternyata bapak tiri saya menjual tanah dan bangunan,tapi dari bapak saya gak di kasih apa-apa dari hasil penjualan tersebut,trus kemana saya harus mencari keadilan supaya bapak tiri saya mau membagi harta tersebut

    BalasHapus